Search Repository Universitas Fort De Kock

WHO menyatakan penyakit virus korona (COVID-19) sebagai darurat kesehatan global. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19 ini dilakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan penularan COVID-19. Kondisi ini menyebabkan dampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan menggunakan survei cepat pada bulan Februari 2021 menggunakan kuesioner. Metode Penelitian menggunakan analisis Uji-T dependen. Sampel pada penelitian ini sebanyak 300 responden. Karakteristik Responden sebagian besar umur diatas 35 tahun dengan jumlah 164(54,7 %) responden, Tingkat Pendidikan mayoritas SMA sebanyak 135 (45 %) responden, Pekerjaan mayoritas Ibu Rumah Tangga sebanyak 197 ( 65,7% )
responden dan Paritas mayoritas responden multipara atau anak kandung lebih
dari 1 anak sebanyak 243 (81,0%) responden. Secara analisis bivariat yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah didapatkan bahwa tidak ada perbedaan Pemilihan Pemakaian alat kontrasepsi sebelum dan saat pandemi covid 19 dengan nilai p value 0,05 yaitu 0,946 dengan nilai uji T, hal ini disebabkan karena Persentase pemakaian alat kontrasepsi MKJP di Kecamatan Kupitan cukup Tinggi yaitu 385 (46,6 %) aseptor dari 1215 aseptor KB aktif yang ada. Status atau kondisi kecamatan kupitan tidak sepenuhnya menjadi zona merah sehingga kebijakan atau penerapan PSBB tidak berlaku terlalu ketat dan Akses Pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Poskesri tetap buka sesuai jadwalnya dengan penerapan protokol kesehatan.

WHO declared that coronavirus disease (COVID-19) is a global health emergency. The Indonesian government has designated the non-natural
disaster ofthe spread of COVID-19 as a National Disaster. In facing the
outbreak of the non- natural disaster COVID-19, a Large-Scale Social
Restriction (PSBB) policy was implemented to prevent the transmission of
COVID-19. This condition has an impact on the continuity of public health
services, including family planning and reproductive health services. The
type of this study was quantitative techniques by using a rapid survey on
February 2021 by using a questionnaire. The method of this study was
dependent T-test analysis. There 300 respondents were chosen as the samples. The characteristics of the respondents were above 35 years werearound 164 (54.7%) respondents, the majority of high school education level was 135 (45%) respondents, the majority of occupations were housewives were 197 (65.7%) respondents and parity the majority of multiparous respondents or biological children with more than 1 child were 243 (81.0%) respondents. Based on bivariate analysis found that there was no difference in the choice of contraceptive use before and during the COVID-19 pandemic with p= 0.946
0.05. It was due to the percentage of contraceptive use in MKJP. Kupitan
sub- district was high (385 (46.6%)) acceptors of the existing 1215 active
family planning acceptors. The status or condition of the Kupitan subdistrict was not completely a red zone so that the policy or implementation of the PSBB is not too strict and access to health services such as community health center and others health services health remained open according to their schedule with the implementation of health protocols.