Search Repository Universitas Fort De Kock

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) strategi telah terbukti meningkatkan perawatan bagi anak-anak yang sakit di negara berkembang, namun masih cukup banyak ditemukan Puskesmas yang tidak mencapai target dalam pelaksanaan MTBS. Di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terdapat 4 Puskesmas dengan cakupan MTBS dibawah 90 %. Dari hasil monitoring evaluasi petugas pengelola program kesehatan anak Dinas Kesehatan diketahui bahwa masih banyak petugas di puskesmas yang kurang mengerti dalam pengisian format MTBS yang sesuai dengan standar, ketersediaan panduan atau bagan serta format MTBS yang kurang, pencatatan dan pelaporan belum dilakukan secara optimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis Pelaksanaan MTBS di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015. Jenis penelitian kualitatif dengan metode evaluasi study. Informan penelitian diambil secara purposive sampling, yang terdiri dari Kasi Pemegang Program MTBS, Staf Pelaksana Program MTBS, Kepala Puskesmas, Petugas Pelaksana MTBS di Puskesmas yang cakupan MTBS-nya masih rendah (kurang dari 90 %). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara melalui wawancara mendalam dengan petugas yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan MTBS. Hasil penelitian ditemukan adanya masalah dalam ketersediaan sarana prasarana, dimana masih banyak bidan yang memiliki tempat pelayanan yang kurang memadai. Sedangkan metode pelaksanaan ditemukan masalah bahwa masih banyak bidan yang tidak melaksanakan MTBS sesuai dengan bagan pelaksanaan MTBS dan tidak mengisi blanko MTBS dengan lengkap. Aspek proses ditemukan pada pelaksanaan, dimana pelaksanaan MTBS tidak berjalan maksimal, karena tidak semua bidan melaksanakannya sesuai dengan protap yang ada. Aspek output pada tahun 2015 ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana target yang ingin dicapai adalah 100 % dan pencapaian minimal 80 %. Disimpulkan bahwa pelaksanaan MTBS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya sarana dan prasarana mendukung bagi pelaksanaan MTBS, dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan MTBS, tidak hanya berpedoman pada laporan yang diberikan oleh bidan atau puskesmas.

Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) strategy has been proven to improve care for sick children in developing countries, but is still pretty much found that health centers do not reach the target in the implementation of IMCI. In the District Lima Puluh Kota there are four health centers with IMCI coverage below 90%. From the results of monitoring and evaluation of child health program management officers Department of Health is known that there are many officers in the clinic who do not understand the charging IMCI format conforming to the standards, guidelines or chart as well as the availability of IMCI less format, recording and reporting is not optimal. The aim of research to analyze the implementation of IMCI in the the District Lima Puluh Kota in 2015. Qualitative research methods evaluation study. Informants were taken by purposive sampling, which consists of Holder IMCI program, Executive Staff IMCI program, PHC Chief, Executive Officer of IMCI IMCI health centers its coverage is still low (less than 90%). Data collected by using the interview guidelines through in-depth interviews with officers who are directly related to the implementation of IMCI. The research found problems in the availability of infrastructure, where there are still many midwives who have a less than adequate service. While the method of execution found the problem that many midwives do not carry out IMCI IMCI implementation in accordance with the charts and fill forms with complete IMCI. Aspects found in the implementation process, in which IMCI implementation was not running optimally, because not all midwives implement it according to the existing standard operating procedure. Aspects of output in 2015 has been increased compared to previous years, where the targets to be achieved is 100% and the achievement of at least 80%. It was concluded that the implementation of the IMCI the District Lima Puluh Kota yet optimal. Therefore, the need for facilities and infrastructure support for IMCI implementation, and evaluation of the quality of IMCI implementation, not only based on the report given by the midwife or a health center.