Search Repository Universitas Fort De Kock

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan. Pelaksanaan uji kompetensi kesmas yang dilakukan hanya berupa ujian tertulis atau hanya pengujian pengetahuan saja, sedangkan syarat dilakukannya uji kompetensi ini harus melibatkan komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan melihat komponen input, proses, dan output dari pelaksanaan uji kompetensi bagi sarjana kesehatan masyarakat. Informan berjumlah 6 orang yaitu ketua IAKMI Bukittinggi, Ketua STIKes Fort De Kock, Ka Prodi Kesmas STIKes Fort De Kock, dan Sarjana Kesehatan Masyarakat tamatan STIKes Fort De Kock. Penelitian ini mulai dilakukan juli 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. pengolahan data dengan mereduksi, menyajikan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari segi input kebijakan dilaksanakannya uji kompetensi untuk kesehatan masyarakat masih perlu ditinjau ulang dalam segi pelaksanaannya harus dievaluasi lagi. Dari segi proses pelaksanaan uji kompetensi institusi harus punya peran yang sama dengan panitia pelaksana pusat dalam pelaksanaan uji kompetensi secara keseluruhan. Dari segi Output pelaksanaan uji kompetensi kesehatan masyarakat harus mengujikan komponen pengetahuan, skill, dan sikap. Dapat disimpulkan, pelaksanaan uji kompetensi bagi sarjana kesehatan masyarakat belum perlu dilakukan dan pemerintah harus meninjau ulang kebijakan pelaksanaan ini dan mahasiswa dituntut lebih meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan masyarakat, baik uji kompetensi dan perkembangan pendidikan kesehatan masyarakat lainnya untuk dapat meningkatkan minat belajar bukan hanya sekedar mendapatkan nilai tapi juga ilmu penegtahuan yang bermanfaat dan berkualitas.

Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning health personnel Competency Test is the process of measuring the knowledge, skills, and behavior of students in universities that organize of higher education in the field of Health. the implementation of the public health competency test is only in the form of a written test or just testing knowledge, while the requirement to do this competency test must involve a component of knowledge, skills and attitudes. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach, by looking at the components of input, process, and output from the implementation of competency tests for public health scholars. There were 6 informants, namely the chairman of IAKMI Bukittinggi, Chairman of Fort De Kock STIKes, Head of Public Health Program at STIKes Fort De Kock, and Bachelor of Public Health graduating from Fort De Kock STIKes. This research began in July 2018. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and document review. data processing by reducing, presenting and drawing conclusions. The results of the research in terms of policy input carried out in the implementation of competency tests for public health still need to be reviewed in terms of implementation, they must be evaluated again. In terms of the process of implementing the competency test, the institution must have the same role as the central executive committee in implementing the overall competency test. In terms of Output, the implementation of public health competency tests must test the components of knowledge, skills, and attitudes. It can be concluded that the implementation of the competency test for public health scholars does not need to be done and the government must review this implementation policy and students are required to further increase knowledge about public health, both competency tests and other public health education developments to be able to increase learning interest not just to get grades but also useful and quality knowledge science.