Search Repository Universitas Fort De Kock

Hak dan kewajiban serta kewenangan Bidan dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Adanya peraturan ini menjadikan dua peraturan sebelumnya tidak berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Penutup Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1464/ MENKES/KES/PER/2010 yaitu pasal 29, peraturan ini sejak ditetapkannya mencabut dua aturan yang berlaku sebelumnya yaitu Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 pada Bidan Praktik Mandiri Di Kota Bukittinggi tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Yang menjadi subyek penelitian ini adalah Bidan Praktik Mandiri di Kota Bukittinggi sebanyak 45 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Instrumen yang digunakan dengan melakukan wawancara langsung dan observasi dengan proses analisis menggunakan interactive model. Dari hasil Wawancara mendalam dilakukan terhadap 8 responden Bidan Praktik Mandiri, 1 informan Kepala Puskesmas dan 1 informan Bidan Koordinator didapatkan hasil bahwa mayoritas Bidan Praktik Mandiri melakukan pelayanan diluar kewenangan yang diatur dalam Permenkes 1464 tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan mayoritas bidan praktik mandiri di Kota Bukittinggi tidak ada yang mematuhi kewenangan yang termuat dalam Permenkes 1464 tahun 2010. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan menggunakan variabel yang lain yang berkaitan dengan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010.

Rights and obligations as well as the authority of Midwives in the implementation of the tasks set in Permenkes Republic of Indonesia Number 1464 / Menkes / Per / X / 2010 on Permit and Implementation Practice Midwives. The existence of this rule makes the two previous regulation did not apply, as stated in the Final Provisions Regulation of the Minister of Health Nomor1464 / Menkes / KES / PER / 2010 of article 29, this rule since the enactment repeal two rules in force before that the Minister of Health No. 900 / Menkes / SK / VII / 2002 and Regulation of the Minister of Health No. HK.02.02 / Menkes / 149 / I / 2010. The purpose of this study was to obtain information on how the implementation of Decree No. 1464 / Menkes / Per / X / 2010 on Midwife Practice Self In Bukittinggi 2015. The method used is descriptive qualitative research analysis. Who become subjects of this study is the Independent Midwife Practice in Bukittinggi as many as 45 people. The samples in this study with purposive sampling. The instrument used to conduct interviews and observations with the analysis process using interactive models. From the results of in-depth interviews conducted on 8 respondents Midwife Practice Mandiri, one informant Head of Puskesmas and 1 informant Coordinating midwife showed that the majority of Practices Independent Midwives perform services outside the authority set out in Permenkes 1464 2010. Based on these results we can conclude research found a majority of independent practice midwives in Bukittinggi nothing obey authority contained in Permenkes 1464 2010. Suggestions for further research can be examined using other variables relating to Decree No. 1464 / Menkes / Per / X / 2010.