Search Repository Universitas Fort De Kock

Capaian SPM pada penderita hipertensi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun
2023 tidak mencapai target (<100%), di Kota Solok hanya tercapai 36,4%.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk
kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024. Tujuan
Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada
penderita hipertensi di Puskesmas se-Kota Sook tahun 2024.
Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
Fenomenologi. Tempat penelitian di puskesmas se-Kota Solok pada bulan
Desember 2024 sampai Januari 2025. Informan penelitian sebanyak 12 orang.
Pengumpulan data menggunakan form checklist observasi, FGD dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada komponen input (kebijakan, dana,
tenaga/SDM, sarana dan prasarana), Kebijakan mengacu pada permenkes no. 6
tahun 2024, keterbatasan anggaran, tenaga (SDM) yang double job, dan
kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan capaian SPM pada penderita
hipertensi belum mencapai target. Pada komponen proses (perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), perencanaan yang telah
dibuat terhambat realisasinya karena keterbatasan anggaran, pengorganisasian
sudah jelas dan terstrukur, pelaksanaan sesuai Permenkes, monitoring dan
evaluasi dilakukan secara berkala. Pada komponen output, capaian SPM pada
penderita hipertensi tidak mencapai target karena penderita hipertensi yang tidak
rutin datang ke fasyankes minimal 1 kali sebulan.
Kesimpulan: Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal untuk penderita hipertensi
di Puskesmas se-Kota Solok belum optimal karena penderita hipertensi yang tidak
rutin datang ke fasyankes minimal 1 kali sebulan. Penting untuk mengkaji
kembali cara edukasi yang telah dilakukan dan perlu melibatkan keluarga untuk
memberi dukungan kepada penderita hipertensi.
Disarankan: meningkatkan kesadaran penderita untuk pemeriksaan rutin ke
fasyankes minimal 1 kali sebulan.

The achievement of SPM in hypertension patients in West Sumatra Province in
2023 did not reach the target (<100%), in Solok City it was only achieved 36.4%.
The Indonesian government has set Minimum Service Standards (SPM) for health
through the Regulation of the Minister of Health No. 6 of 2024. The purpose of
this study was to determine the implementation of Minimum Service Standards for
hypertension patients in Community Health Centers throughout Solok City in
2024.
The type of research uses a qualitative method with a Phenomenological
approach. The research location is in health centers throughout Solok City from
December 2024 to January 2025. The research informants are 12 people. Data
collection uses an observation checklist form, FGD and documentation.
The results of the study show that in the input components (policy, funds,
manpower/HR, facilities and infrastructure) , the policy refers to the Minister of
Health Regulation No. 6 of 2024, budget limitations , double job manpower (HR) ,
and lack of facilities and infrastructure causes the achievement of SPM in
hypertension sufferers to not reach the target. In the process component
(planning, organizing, implementing, monitoring and evaluation), the planning
that has been made is hampered by its realization due to budget limitations, the
organization is clear and structured, the implementation is in accordance with the
Minister of Health Regulation, monitoring and evaluation are carried out
periodically. In the output component , SPM achievement in hypertension
sufferers did not reach the target because hypertension sufferers did not routinely
come to health facilities at least once a month.